BARRU–Munculnya usulan pencabutan Peraturan daerah tentang alokasi dana desa (ADD) nomor 4 tahun 2017. DPRD Barru langsung ambil sikap dengan menggelar rapat pembahasan di ruang sidang, 18 Nopember.
Rapat pembahasan tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhiddin. Didampingi dua wakil ketua, wakil ketua 1 Andi Yeni dan wakil Ketua 2,.Alifandi Azka.
” Dengan pencabutan perda tentang ADD ini, artinya akan ada regulasi baru terkait alokasi dana desa ini,” ujar Andi Yeni.
